Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

File Dokumen

Lihat Dokumen Unduh Dokumen

Metadata Peraturan

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
T.E.U. Badan/Pengarang	Cirebon (Kabupaten)
Nomor Peraturan	1
Jenis / Bentuk Peraturan	Peraturan Daerah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan	PERDA
Tempat Penetapan	CIREBON
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan	22 Januari 1998 / 29 Juli 1998
Sumber	LD Kabupaten Cirebon Tahun 1998 Nomor 8
Subjek	PAJAK - PENGAMBILAN - DAN - PENGOLAHAN - BAHAN - GALIAN - GOLONGAN - C
Status	-
Bahasa	Indonesia
Lokasi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Bidang Hukum	Hukum Administrasi Negara
Lampiran	Fullteks, Abstrak dan Dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf
Diunggah Pada	12 Agustus 2026

Peraturan Terkait

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1977 Tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 3 TAHUN 1985 TENTANG PASAL-PASAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 13 TAHUN 1979 TENTANG IURAN PENGOLAHAN HASIL PRODUKSI DALAM DAERAH TINGKAT II CIREBON SETELAH DIUBAH PERTAMA KALI DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1985.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SERTA PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPDA PEMERINTAHBDESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN